Halaman

Tampilkan postingan dengan label tambang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tambang. Tampilkan semua postingan

27 April 2011

Sidang DPRD Mabar Kisruh

*Soal Rekomendasi Tambang

LABUAN BAJO -- Sidang DPRD Mabar di Labuan Bajo, Senin (18/4) kisruh. Diduga karena ada rekomendasi DPRD setempat yang pro tambang. Padahal DPRD Mabar belum punya kata sepakat soal tambang.

Anggota DPRD Mabar, Bernadus Barat Daya dan Sakar Abdul Jangku dan beberapa anggota Dewan lainnya mendesak pimpinan DPRD Mabar segera mengklarifikasi isu ada rekomendasi soal tambang. Mereka berpendapat, selama ini belum ada rapat khusus soal dukung atau tolak tambang. Jika rekomendasi ini ada, maka hal ini melecehkan lembaga DPRD Mabar.

Ketua DPRD Mabar, Mateus Hamsi yang memimpin sidang mengatakan, soal tambang akan dibahas kemudian. Sedangkan anggota DPRD Mabar, Stef Herson minta peserta rapat supaya bicara sesuai dengan agenda sidang, yaitu agenda-agenda yang dibahas dalam masa sidang II DPRD Mabar tahun sidang 2011.

Namun usulan ini tidak diterima Barat Daya dan a mendesak agar isu tersebut segera diklarifikasi pimpinan DPRD saat itu juga. Konon ada rekomendasi mendukung tambang yang diteken pimpinan DPRD Mabar. “Benar atau tidak atau dicatut-catut,” tandas Barat Daya, yang saat itu berdiri memegang kertas di tangannya.

Suasana ruang rapat utama DPRD Mabar pun bertambah kacau tatkala anggota DPRD Mabar yang lain, Pius Daru, menanyakan pihak yang mengeluarkan rekomendasi tentang dugaan pro tambang tersebut. Anggota DPRD Vitus Usu menegaskan sikap menolak tambang.
“Kita semua ini sudah tahu bahwa leading pembangunan Mabar adalah pariwisata, bukan tambang. Siapa lagi yang bikin rekomendasi yang diduga pro tambang itu,” sambar Jangku. “Pembangunan Mabar melestarikan lingkungan,” kata anggota DPRD Edistasius Endi.

Rapat pembahasan jadwal agenda sidang DPRD Mabar pada masa sidang II tahun sidang 2011 itu pun diskors. Ketika sidang dilanjutkan lagi, banyak anggota DPRD Mabar berpendapat agar sidang tersebut ditunda. Hamsi lalu menunda sidang.
Rapat ini dihadiri Bupati Agustinus Ch.Dula, Wakil Bupati Gasa Maximus, dan pimpinan SKPD.

-- Andre Durung

Flores Pos, edisi 26 April 2011, pp 1,15

(Read More)

26 April 2009

Cabut Izin Operasi PT SJA Sudah Final

Bupati Siap Hadapi Bila Dituntut secara Hukum

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS) -- Pemkab Manggarai tetap konsisten dengan sikapnya mencabut izin kuasa pertambangan (KP) PT Sumber Jaya Asia (SJA) yang mengeksploitasi tambang mangan di kawasan hutan Soga I dan II di Kedindi, Kecamatan Reo, Manggarai. Keputusan tersebut sudah final sehingga siapapun harus menaatinya dengan menghentikan aktivitas pertambangan yang telah dilakukan selama ini.

"Keputusan kami sudah final. Izin KP PT SJA telah dicabut sejak Maret lalu. Kepada jajaran PT SJA telah saya sampaikan saat mereka bertemu Bupati dan Kapolres di Kantor Bupati, Jumat (24/4). Kita mau agar segala aktivitas harus dihentikan," kata Bupati Christian Rotok kepada wartawan di Ruteng, Sabtu (25/4) terkait isi pertemuan dengan jajaran PT SJA, Jumat lalu.


Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan meminta kebijakan Bupati terkait keputusan pencabutan izin operasi mengambil material mangan dalam kawasan hutan lindung tersebut. Malah, mereka meminta agar surat keputusanpencabutan jangan dikeluarkan.
Mengenai izin pertambangan mangan tersebut, kata Bupati Rotok, prosesnya sudah sejak tahun 1990-an. Mereka mengantongi izin eksploitasi dari Menteri Pertambangan.

Izinannya sudah lama. Pemkab Manggarai sekarang ini hanya melanjutkan apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Lalu, dalam perjalanan ternyata lokasi tambang mangan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Karena hutan lindung, maka aktivitas apapun, apalagi pertambangan tidak bisa dilakukan. Karena itu, Pemkab mencabut izin operasinya karena dampak negatif aktivitas pertambangan tersebut.

Soal kemungkinan KP PT SJA menggugat Pemkab, Bupati Rotok mengatakan, itu merupakan hak mereka. Silakan saja mereka menggugat. Pemkab siap menghadapinya.

"Silakan saja mereka gugat. Justru putusan pengadilan nantinya itu bagus karena dari situ nanti kita tahu apakah yang kita lakukan benar atau tidak. Putusannya akan jadi pegangan untuk kita,"katanya.

Koordinator JPIC SVD Ruteng dan Jaringan Advokasi Tambang, P Simon Suban Tukan SVD mengatakan, langkah yang diambil Pemkab merupakan kemajuan. Namun, saat ini yang paling penting adalah eksekusi di lapangan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan sesuai dengan keputusan bupati tersebut.

"Paling penting sekarang ini pelaksanaan di lapangan dari keputusan itu. Tetapi, di lapangan aktivitas eksploitasi masih sedang berjalan. Ini tentu tantangan besar untuk Pemkab," katanya.*

(Read More)

Bupati Pranda Tolak Tambang di Dalong

Kades Ajua Tuntut Realisasi Tambang

OLeh Andre Durung

LABUAN BAJO (FLORES POS) -- Bupati Manggarai Barat Wilfridus Fidelis Pranda menolak pertambangan emas di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat karena berisiko.

Sementara Kepala Desa (Kades) Pota Wangka, Kecamatan Boleng Antonius Ajua meminta segera realisasikan tambang emas di Tebedo di desa itu sebab tidak ada masalah di lapangan.

Bupati Pranda dalam sesi tanya jawab pada seminar sehari yang diselenggarakan panitia bersama JPIC SVD Ruteng, OFM Indonesia, Keuskupan Ruteng, SSpS Flores Barat dan masyarakat peduli Manggarai Barat di gedung Youth Centre Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, Sabtu (25/4).


Hadir pula dalam seminar ini Wakil Bupati Agustinus Ch Dula, Kapolres Mabar AKBP Samsuri, dan anggota DPRD Mabar serta 300 undangan. Narasumber seminar Bupati Pranda, George Aditjondro, Siti Maimuna, Edi Danggur, Pater Widy OFM, dan moderator Pater Simon Suban Tukan SVD.

Menurut Pranda, beberapa waktu lalu ada investor melakukan penelitian emas di kawasan Dalong. Namun pihaknya sudah menyatakan menolak kepada perusahaan bersangkutan karena seturut laporannya emas di wilayah itu ada di bawah Kampung Dalong. Sedangkan di luar kampung Dalong belum tentu, itu harus dibicarakan lagi lewat musyawarah mufakat dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat di lokasi tambang.

Dia mengatakan ini menanggapi sikap tua golo (pemangku adat) Dalong, Dominikus Danggung yang dengan tegas menolak kehadiran investor tambang di wilayahnya.
“Untuk Bapak Bupati ketahui, saya dan warga saya menolak tambang apa saja di wilayah saya. Karena dari dulu sampai sekarang kami hidup dengan ubi, nasi dan lain-lain, bukan dari emas,” kata Danggung. Saat itu sejumlah warga Dalong bangkit dari tempat duduk dan mengusung beberapa poster bertuliskan tolak tambang. Keadaan ini mengundang perhatian peserta seminar karena sebelumnya tiada tanda-tanda akan terjadi semidemo itu. Meski demikian suasananya aman tertib.

Kades Pota Wangka, Antonius Ajua saat itu mendesak segera merealisasikan pertambangan emas di wilayahnya yaitu di Tebedo. “ Saya menuntut pertambangan emas di Tebedo segera direalisasikan karena tidak ada masalah di lapangan,” tegasnya.
Menanggapi Ajua dan Danggung, Bupati Pranda katakan, apa yang disampaikan Kades Ajua itu perkembangan di sana, bukan karena dia bawahan saya sebagai bupati. Sedangkan rencana pertambangan emas di bawah Kampung Dalong pihaknya sudah tolak, karena terlalu berisiko. Antara lain mau dipindahkan kemana warga setempat. Namun jika ada lokasi pertambangan di luar kampung Dalong, harus duduk bersama secara adat budaya lokal Manggarai yaitu padir wa’i rentu sa’i, musyawarah mufakat, katanya.

Dikatakan, rencana tambang di Mabar selama ini belum sampai pada tingkat eksploitasi, baru eksplorasi, seperti pertambangan emas di Tebedo. Pemkab dan investor sudah menempuh jalur budaya dengan masyarakat lokal Tebedo dan itu punya bukti. Prinsipnya pertambangan di Mabar kalau jadi harus berwawasan lingkungan. Untuk meningkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dan PAD (pendapatan asli daerah) Mabar bukan satu-satunya dari pertambangan, tetapi juga dari sektor lain seperti pertanian dan lain-lain.

“Tambang emas, mangan dan golongan A lain belum. Di Tebedo baru eksplorasi, belum eksploitasi. Emas bukan satu-satunya kesejahteraan rakyat dan PAD. Kita ada pertanian dan lainnya. Penelitian tambang tidak satu kali, tapi berkali-kali,” kata Pranda.

(Read More)