Pemprov Gunakan Pendeketan Kesehatian

*Selesaikan Tapal Batas Kabupaten

KUPANG (FLORES POS) -- Gubernur Frans Lebu Raya menyampaikan, pemerintah menggunakan pola pendekatan kesehatian untuk menyelesaikan masalah tapal batas antar-kabupaten yang masih berkonflik hingga saat ini seperti antara Manggarai dan Ngada serta Belu dan Timor Tengah Selatan (TTS).

Dalam rapat gabungan dengan Dewan, Lebu Raya mengatakan, proses penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Manggarai dan Ngada, sudah mulai dilaksanakan. Dimana sudah ada pemaparan peta wilayah dan hal terkait lainnya dari dua bupati.

Saat ini sedang dilaksanakan proses pembentukan tim dengan melibatkan tokoh masyarakat dan elemen terkait lainnya dari kedua kabupaten. Proses penyelesaian yang sama juga untuk masalah tapal batas antara Kabupaten Belu dan TTS di Lotas.

“Kita berharap proses penyelesaian masalah tapal batas ini cepat selesai sebagaimana yang diharapkan bersama,” kata Lebu Raya, Jumat (30/7).

Ia menyampaikan, pemerintah provinsi menolak permintaan sejumlah komponen yang mengusulkan agar penyelesaian masalah tapal batas melalui jalur hukum.

Pertimbangannya, jalur hukum bisa membawa akses yang tidak diinginkan. Karena itu pemerintah lebih memilih proses penyelesaiannya menggunakan jalur pendekatan atau kesehatian.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Emilianus Charles Lalung menjelaskan, sejak 27 April 2010 lalu, jalan provinsi yang ada di perbatasan Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada diblokir oleh sekelompok orang. Akibatnya, hingga saat ini akses ekonomi dan transportasi di wilayah perbatasan macet total.

“Kita minta pemerintah provinsi segera menyelesaikan masalah tapal batas di daerah tersebut karena kasusnya sudah sekian lama,” kata Charles Lalung.

Anggota DPRD NTT lainnya, Ferry Kase menegaskan, masalah tapal batas antara Kabupaten Belu dan TTS di Lotas pun hingga kini belum diselesaikan. Akibatnya, proses pemekaran daerah di Kabupaten TTS terkatung-katung hingga saat ini. Padahal setiap ada pergantian gubernur, proses penyelesaian menjadi agenda yang dilakukan.

“Gubernur demi gubernur, masalah tapal batas belum juga diselesaikan. Kita minta agar pemerintah memprioritaskan proses penyelesainnya,” katanya.*